NABIRE – DPR Papua Tengah secara resmi menggelar Rapat Paripurna pada Selasa, (27/05/2025), di Ruang Rapat Utama DPR Papua Tengah. Dalam rapat tersebut, DPR Papua Tengah melantik 11 anggota dari jalur Otonomi Khusus (Otsus) dan satu anggota melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) dari Partai Hanura untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Pelantikan ini memperkuat representasi masyarakat adat dalam parlemen provinsi. Acara ini berlangsung khidmat. Tokoh masyarakat, pejabat daerah, dan keluarga para anggota yang dilantik turut menghadiri pelantikan tersebut.
Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, menyampaikan bahwa kehadiran para anggota dari jalur Otsus merupakan bagian dari amanat kebijakan khusus bagi Papua.
“Memang ini momen yang telah lama dinantikan oleh 11 kursi pengangkatan dari jalur Otsus,” ujar Delius Tabuni.
Ia melanjutkan, sebelas anggota DPR yang baru dilantik merupakan representasi dari otonomi khusus. Setelah pelantikan, mereka akan masuk dalam struktur dewan, termasuk satu orang yang menduduki posisi pimpinan di alat kelengkapan dewan yang setara dengan fraksi. Selanjutnya, mereka juga akan terlibat dalam alat kelengkapan lainnya yang sudah ada.
Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, DR. Djanikom H. Girsang, SH., M.Hum., langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan. Prosesi berlangsung tertib dan terbuka. Pastor Yohanes Agus Sutiyono, SJ, dan Pendeta Decky Maker, S.Si. THEOL, turut memimpin doa pelantikan sesuai dengan keyakinan masing-masing anggota.
Berikut DPR Papua Tengah melantik nama-nama anggota yang resmi menjabat:
Jalur Otsus:
- Stela Misiro (Nabire)
- John NR Gobai (Paniai)
- Damiana Tekege (Deiyai)
- Yuliana Gobai (Nabire)
- Donatus Mote (Deiyai)
- Urbanus Beanal (Mimika)
- Nelius Agapa (Dogiyai)
- Julius Miagoni (Intan Jaya)
- Petrus Asso (Puncak)
- Alex Raiki (Nabire)
- Darius Wonda (Puncak Jaya)
PAW:
- Gabriel Wakerwa
Dengan kehadiran anggota baru, DPR Papua Tengah berharap kerja-kerja legislasi semakin kuat dan merata. Wakil dari jalur Otsus dan PAW ini siap menjembatani aspirasi masyarakat dan memperkuat peran DPR dalam mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua Tengah.
Tinggalkan Balasan