DPRK Nabire Kelompok IV Serap Aspirasi Masyarakat Adat Suku Wate Lewat Hearing

Anggota DPRK Nabire Kelompok IV foto bersama masyarakat adat Suku Wate usai kegiatan hearing di Kampung Wanggar Pantai, Rabu (23/4/2025).

NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire melalui Kelompok IV menggelar agenda hearing bersama masyarakat adat Suku Wate dari Kampung Wanggar Pantai, Nabire, Papua Tengah, Rabu (23/4/2025). Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara perwakilan rakyat dan warga untuk membahas sejumlah persoalan yang dihadapi di tingkat kampung.

Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak, terutama yang berkaitan dengan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan sosial dan keberadaan perusahaan kelapa sawit di wilayah adat mereka.

Isu infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama. Akses jalan dan jembatan yang menghubungkan kampung dengan fasilitas umum seperti sekolah, posyandu, dan pos keamanan masih sangat terbatas. Kondisi ini diperparah dengan banjir yang kerap terjadi saat musim hujan akibat saluran air yang belum tertata dengan baik. Warga berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ini.

Sementara di bidang pendidikan, masyarakat menyoroti minimnya tenaga pengajar di sekolah dasar setempat. Kekurangan guru menjadi hambatan utama dalam proses belajar mengajar, sehingga mereka berharap adanya penempatan guru PNS secara tetap. Kondisi serupa juga ditemukan di sektor kesehatan, di mana kampung belum memiliki tenaga medis yang menetap untuk memberikan layanan dasar secara konsisten.

Dalam hearing itu, warga juga menyampaikan keprihatinan terhadap aktivitas perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah adat mereka. Masyarakat meminta adanya pengawasan dari DPRK agar hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi, khususnya dalam hal transparansi harga jual hasil panen dan perlindungan terhadap pekerja lokal.

Tak hanya itu, muncul pula dorongan agar pemerintah daerah mulai menyusun regulasi yang berpihak pada masyarakat adat. Usulan tentang pemekaran kampung dan penetapan batas wilayah adat menjadi bagian dari aspirasi warga, guna mencegah konflik lahan dan memperkuat status hukum wilayah adat mereka.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRK Nabire sementara, Imanuel F. H. Rumbewas, ST, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dengan langkah konkret.

“Kami dari DPRK akan memanggil OPD-OPD terkait untuk membicarakan semua masukan ini. Kami tidak bisa janji semua bisa langsung direalisasikan, tapi kami akan berusaha mengawal supaya paling tidak ada yang bisa direalisasikan dalam waktu dekat,” ujarnya di hadapan masyarakat.

Adapun Kelompok IV DPRK Nabire yang hadir dalam kegiatan ini dipimpin oleh Ellon Raiki sebagai Ketua. Para anggota yang turut mendampingi yakni Imanuel F. H. Rumbewas, ST, Priskila Dina Misiro, S.Pi, H. Situmeang, dan Hendra Cipta B. S.

Melalui kegiatan hearing ini, DPRK Nabire Kelompok IV diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah strategis berdasarkan suara masyarakat langsung di lapangan. Aspirasi yang disampaikan menjadi cerminan dari harapan besar warga terhadap pembangunan yang lebih adil, merata, dan berpihak pada kebutuhan riil di kampung-kampung adat.

Tag: DPRK Nabire, Suku Wate, Kampung Wanggar Pantai, Aspirasi Masyarakat Adat, Hearing DPRK, Infrastruktur Nabire, Pendidikan Nabire, Perusahaan Sawit Papua Tengah, info Nabire, infonabire.com, Nabire hari ini