Harapan Mahasiswa Puncak: Bentuk Tim Khusus dan Hentikan Pendropan Militer

Mahasiswa Puncak menyampaikan aspirasi terkait pelanggaran HAM dan pendropan militer di depan DPR Papua Tengah, Nabire, Kamis 10 April 2025. (Foto: Yusran/infonabire)

NABIRE, infonabire.com – Koordinator lapangan aksi demo damai, Nasen Ginikbak, menyampaikan bahwa mahasiswa asal Kabupaten Puncak se-Indonesia menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret atas situasi yang terjadi di wilayah mereka. Harapan utama mahasiswa adalah penghentian pendropan militer serta penuntasan kasus pelanggaran HAM terhadap Ibu Tarina Murib yang diduga mengalami pembunuhan dan mutilasi.

"Kami mendesak pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Puncak segera membentuk tim pasus untuk menangani persoalan ini secara serius. Terutama di daerah-daerah konflik di Kabupaten Puncak yang sampai saat ini masih terjadi," ujar Nasen kepada awak media usai kegiatan, Kamis (10/4/2025).

Ia menegaskan bahwa mahasiswa Puncak akan terus menyuarakan tuntutan mereka jika tidak ada kebijakan nyata dari pemerintah. Nasen juga menyampaikan kekecewaannya terhadap respon yang diberikan oleh anggota DPR Papua Tengah.

"Memang kami sudah dengar tanggapan dari perwakilan DPR, tapi menurut kami belum menyentuh inti persoalan yang kami sampaikan. Soal penanggung jawab dan penghentian pendropan militer belum ditindaklanjuti. Apalagi kasus Ibu Tarina Murib yang sangat kami soroti," ungkapnya.

Menurut Nasen, anggota dewan hanya sebatas menyampaikan bahwa mereka akan menjadi jembatan aspirasi ke pemerintah, namun belum ada keputusan tegas sesuai harapan mahasiswa.

"Kami akan menunggu respon dari pemerintah. Tapi jika dalam waktu yang kami tentukan tidak ada kebijakan yang diambil, maka kami akan kembali turun aksi untuk ketiga kalinya," tegas Nasen.

Tag: Aksi Damai, Mahasiswa Puncak, Demo Nabire, HAM Papua, DPR Papua Tengah, Pelanggaran HAM, Pendropan Militer, Tarina Murib, Papua Tengah, Berita Nabire