InfoNabire.com – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan hukum dan kesehatan kepada masyarakat dari bahaya zat adiktif.
Permintaan itu tertuang dalam salah satu rekomendasi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa fatwa tersebut tidak hanya mengatur hukum penggunaan vape, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk tersebut, mulai dari produksi hingga perdagangan.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya,” ujar Prof Ni’am dikutip infonabire.com di MUI Digital, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prof Ni’am, MUI menetapkan fatwa tersebut berdasarkan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan penggunaan rokok elektrik. Kandungan nikotin di dalam vape dapat memicu ketergantungan dan berdampak buruk terhadap sistem saraf.
Selain persoalan kesehatan, MUI juga menyoroti penyalahgunaan vape sebagai media untuk mengedarkan zat-zat terlarang. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum penggunaan rokok elektrik.
Karena itu, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah tersebut mendorong pemerintah dan DPR RI segera mengambil langkah konkret melalui pembentukan regulasi yang mengatur pelarangan vape.
Prof Ni’am yang juga merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menilai, undang-undang tersebut perlu disertai ketentuan sanksi yang tegas. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat mengendalikan peredaran vape sekaligus melindungi generasi muda dari paparan nikotin dan potensi penyalahgunaan narkotika.
Selain penggunaan, MUI juga secara tegas menetapkan hukum haram terhadap aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.
“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Prof Ni’am.
Melalui rekomendasi tersebut, MUI berharap Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI segera menindaklanjuti Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 melalui kebijakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Tidak ada Respon