SPPG Polri Dibangun di Distrik Napan, Dorong Gizi Anak dan Ekonomi Warga

NABIRE – Komitmen Polri menghadirkan layanan gizi hingga ke wilayah terluar kembali ditegaskan melalui rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Distrik Napan, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Program ini diproyeksikan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat lokal.

Kombes Pol. Gatot Suprasetya, S.I.K., M.H., menyatakan pembangunan SPPG di wilayah terpencil menjadi bagian dari tugas Polri dalam membangun masyarakat.

“SPPG ini sudah terbentuk di Kota Nabire, tetapi di daerah terpencil seperti Napan belum ada,” ujarnya.

Karena itu, Polri mendorong pembangunan SPPG di Distrik Napan sebagai langkah awal untuk menjangkau daerah pedalaman yang belum memiliki fasilitas serupa. Kehadiran SPPG diharapkan menjadi pionir dan diikuti distrik lain yang masih kekurangan layanan pemenuhan gizi.

Gatot menegaskan, SPPG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Program ini membuka peluang pasar bagi nelayan, peternak, maupun petani lokal untuk memasok kebutuhan bahan pangan.

“Dengan adanya SPPG ini, minimal masyarakat nelayan bisa menjual ikan, peternak bisa menjual daging maupun sayurannya,” katanya.

Ia menambahkan, tujuan utama program ini tetap pada peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah di Distrik Napan.

Terkait progres pembangunan, Gatot menyampaikan pihaknya belum dapat memastikan waktu penyelesaian secara pasti. Namun, Polri menargetkan fasilitas tersebut dapat terbentuk dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kalau bisa secepatnya, paling tidak enam bulan sudah terbentuk. Kalau tidak ada kendala, mungkin bisa lebih cepat,” tuturnya.

Untuk wilayah Papua Tengah, Gatot menjelaskan SPPG dibangun oleh SPPG Polri. Launching baru dapat dilakukan setelah sejumlah kendala teratasi, termasuk kondisi Polda Papua Tengah yang masih baru dan belum memiliki kantor tetap.

Menurutnya, Distrik Napan menjadi salah satu wilayah yang paling membutuhkan layanan tersebut dan dinilai layak menjadi percontohan bagi daerah pedalaman lainnya di Papua Tengah.

Selain itu, kuota SPPG di dalam Kota Nabire disebut sudah penuh berdasarkan keterangan Satgas MBG. Karena itu, pembangunan fasilitas berikutnya akan difokuskan ke wilayah terluar dan pedalaman yang belum terjangkau layanan pemenuhan gizi, dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan SPPG akan melibatkan rekanan dari berbagai daerah, seperti Nabire, Makassar, maupun Jawa. Meski investor dapat berasal dari mana saja, Polri memastikan tenaga kerja tetap memprioritaskan masyarakat setempat.

“Investor bebas dari mana saja, tetapi tenaga kerjanya harus menggunakan masyarakat lokal,” pungkasnya.

Dengan rencana pembangunan ini, Polri mempertegas perannya tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah terluar Papua Tengah.