Kejari Nabire Umumkan 13 Motor Barang Bukti Tak Bertuan, Warga Diminta Cek Kepemilikan
NABIRE, InfoNabire.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire mengumumkan adanya sejumlah barang bukti berupa sepeda motor yang saat ini berada dalam penguasaan institusi tersebut dan belum diketahui secara pasti status kepemilikan maupun pemilik sahnya.
Informasi itu disampaikan melalui akun media sosial resmi Instagram @kejarinabire, Rabu (13/5/2026), sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Pengumuman tersebut berdasarkan Surat Nomor: B-369/R.1.17/Kpa.5/03/2026, terkait keberadaan barang bukti kendaraan roda dua yang hingga kini belum memiliki kejelasan kepemilikan.
Kejari Nabire berharap masyarakat dapat membantu memberikan informasi, terutama bagi warga yang merasa memiliki atau mengetahui pemilik sah kendaraan tersebut.
Berikut daftar sepeda motor yang diumumkan oleh Kejaksaan Negeri Nabire:
- Honda Vega ZR warna merah – PA 2446 KK
- Yamaha Mio JT warna merah – DS 2747 KN
- Yamaha Jupiter MX warna hitam ungu – PA 5409 K
- Yamaha V-Ixion warna hitam – N 6510 X
- Honda Verza warna kuning – DS 4372 KI
- Yamaha Jupiter Z1 warna biru – Nomor mesin: 1DY-150945
- Honda Verza 150 warna hitam – KC51E1001244
- Honda Supra X 125 warna hitam
- Yamaha Byson warna merah – PA 4020 RR
- Yamaha Jupiter Z One warna hitam merah – DS 3214 KN
- Yamaha Jupiter Z warna merah
- Yamaha Jupiter
- Honda Megapro warna hitam – DS 6157 E
Melalui pengumuman tersebut, Kejari Nabire mengimbau masyarakat yang merasa memiliki kendaraan atau mengetahui pemilik sahnya agar segera menghubungi maupun mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Nabire.
Warga diminta membawa dokumen kepemilikan resmi sebagai syarat untuk dilakukan pengecekan dan proses verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi nomor berikut:
- 081247849856
- 082336833260
- 085219323083
Kejaksaan Negeri Nabire berharap adanya partisipasi aktif masyarakat agar status kepemilikan barang bukti tersebut dapat dipastikan secara jelas, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
