Anggota Palang Kantor MRP-PT, Ini 8 Alasan Tuntutannya

NABIRE, InfoNabire.com – Suasana memanas terjadi di Kantor Majelis Rakyat Papua – Papua Tengah (MRP-PT) di Wonorejo, Nabire, pada Rabu (25/6/2025) siang. Sejumlah anggota memalang kantor mereka sendiri sebagai bentuk protes atas carut-marutnya kinerja lembaga dan ketidakjelasan pengelolaan anggaran.

Dalam aksi tersebut, para anggota membawa spanduk yang berisi dua tuntutan utama:

1. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar segera mengganti Ketua MRP-PT.
2. Meminta kepada Gubernur Papua Tengah agar segera mengganti Sekretaris MRP-PT.

Tuntutan tersebut didasarkan pada delapan poin alasan, yang mencerminkan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan saat ini:

1. Lembaga tidak bekerja sesuai aturan dan mekanisme.
2. DPA MRP-PT tidak pernah dibagikan kepada anggota.
3. Tidak ada jadwal kegiatan tahunan yang jelas.
4. Dana hak anggota seperti uang reses tahun 2024 belum dibayarkan.
5. Terjadi banyak pemotongan dana oleh bendahara dengan alasan pajak.
6. Keputusan pimpinan sering diambil tanpa rapat resmi.
7. Ketua tidak pernah masuk kantor selama berminggu-minggu.
8. Ketua menjalankan tugas tanpa memegang DPA selama hampir dua tahun hingga menimbulkan temuan.

Ketua Pokja Agama, Wenior, menyampaikan bahwa persoalan ini sudah berlangsung lama. “Selama dua tahun, lembaga ini jalan tanpa arah. Program kerja tidak bisa berjalan karena dana Otsus belum cair. Proses pencairan lambat, kegiatan molor, dan anggota jadi korban,” tegasnya kepada awak media.

Ia juga menyebutkan, dari banyak program yang direncanakan, hanya satu yang berhasil terlaksana pada 2024, dan itu pun mendekati tenggat waktu. “Dana keluar mepet hari H, bahkan pekerja baru dikasih tahu malam sebelumnya,” katanya.

Sementara itu, anggota Pokja Agama Yehuda Gobai menambahkan bahwa konflik internal memperparah kondisi. “Ketua dan wakil saling tuduh. Ketua lempar ke wakil, wakil bilang tidak punya kewenangan. Kami anggota hanya bisa diam,” ungkapnya.

Menurut para anggota, pemalangan ini adalah aksi yang kedua dan dilakukan karena semua saluran komunikasi dan internal lembaga dianggap buntu. Mereka menilai, transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan MRP-PT sudah sangat mendesak untuk dievaluasi total.