NABIRE – Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby, S. Th, menyuarakan protes keras terhadap pernyataan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, yang dinilainya mengandung unsur diskriminatif dan merendahkan masyarakat Papua dari wilayah pegunungan.
Dalam keterangannya kepada media, Elaby menyebut ucapan tersebut telah melukai hati warga pegunungan yang bermukim di Kota Jayapura dan berpotensi memicu ketegangan sosial. Ia menuntut klarifikasi dan permintaan maaf terbuka dari sang wali kota.
“Ucapan seperti ini tidak hanya rasis, tapi juga bertentangan dengan semangat demokrasi. Sangat disayangkan keluar dari seorang kepala daerah,” kata Elaby, Selasa (17/6/2025).
Ia menegaskan bahwa Kota Jayapura merupakan rumah bagi seluruh orang Papua, tanpa memandang asal-usul suku atau wilayah. Karena itu, ia mengajak semua pihak menjaga keberagaman dan memperkuat persaudaraan.
Menurut Elaby, pernyataan tersebut tidak hanya menyakitkan, tetapi juga mencerminkan arogansi dan kurangnya pemahaman dalam memimpin masyarakat majemuk di Kota Jayapura. “Pernyataan Wali Kota Jayapura sangat arogan. Beliau seperti kurang wawasan dalam mengelola kepemimpinan dan masyarakat Kota Jayapura sebagai jantung peradaban Papua sejak masa Holandia hingga ke pangkuan Ibu Pertiwi. Siapapun kita, Orang Asli Papua Rumpun Melanesia, secara adat memiliki tanah adat masing-masing, namun secara peradaban kita telah hidup bersama karena kekerabatan yang diikat oleh: pendidikan, pekerjaan, perkawinan, perdagangan, agama, sejarah dan nasionalisme,” ujar Elaby.
Pernyataan kontroversial Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, sebelumnya menuai reaksi keras dari publik. Dalam satu kesempatan, Rollo menyebut bahwa aksi pemalangan dan demonstrasi di Jayapura bukan dilakukan oleh masyarakat asli Port Numbay atau pesisir, melainkan oleh “orang-orang gunung”.
“Yang biasa palang dan demo itu bukan orang Port Numbay, bukan orang pantai, itu orang-orang gunung. Ini harus saya sampaikan, supaya kita tahu persis siapa yang buat masalah di kota ini,” ujar Rollo.
Ia juga mengusulkan dibuatnya perjanjian bahwa warga Port Numbay tidak akan melakukan demo di kota, dan jika terjadi aksi, maka yang terlibat dikembalikan ke kampung masing-masing.
Menanggapi hal ini, Elaby menilai pernyataan tersebut sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik memiliki aturan hukum yang jelas dan tidak bisa disalahkan pada satu kelompok.
“Kalau memang ada penyampaian pendapat di muka umum, itu kan ada aturannya. Ada izin, ada laporan. Jangan langsung menuduh kelompok tertentu sebagai biang kerok. Ini tidak benar dan tidak boleh,” tegas Elaby.
Lebih lanjut, Elaby mengingatkan potensi dampak politik dari pernyataan tersebut terhadap pencalonan figur Port Numbay dalam pemilu mendatang, termasuk mantan Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano (BTM), yang diketahui maju dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua.
“Saya khawatir pernyataan ini bisa merugikan Pak BTM yang saat ini sedang bersiap untuk maju dalam PSU Pilgub. Jangan sampai publik menganggap orang Port Numbay itu diskriminatif,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari wilayah pegunungan yang kini duduk di DPR Papua Tengah, Diben Elaby mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan mengutamakan kedamaian. Ia berharap Wali Kota Jayapura segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat pegunungan.
“Mari kita rawat kota ini bersama-sama. Jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan. Siapa pun yang bersalah harus diproses hukum secara adil, tanpa melihat latar belakang asal-usul,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan