NABIRE – Dalam sunyi yang menyelimuti beberapa pasar di Nabire, langkah Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby, mengandung pesan yang dalam. Pada Jumat (30/05/2025), ia mendatangi Pasar Smoker, Pasar Oyehe, dan Pasar Kalibobo untuk melihat langsung situasi ekonomi masyarakat.
Bersama Pedagang, Menyimak Keluh yang Tak Tersuarakan
Kehadiran Diben bukan semata rutinitas kedewanan. Ia turun untuk menyimak, mendengar, dan merasakan sendiri bagaimana aktivitas ekonomi rakyat berjalan dalam keterbatasan. Di setiap sudut pasar, Diben menyaksikan langsung tumpukan barang dagangan yang belum tersentuh, sementara para pedagang tetap tersenyum meski pengunjung semakin jarang datang.
“Daya beli masyarakat sangat rendah. Banyak pedagang, terutama mama-mama Papua, mengeluhkan sepinya pembeli. Ini jelas menunjukkan adanya masalah serius di tingkat ekonomi rumah tangga,” ujar Diben.
Roda Ekonomi yang Tak Berputar, Harapan yang Mengendap
Menurutnya, bukan hanya barang yang tak berpindah tangan, tetapi harapan pun perlahan terhenti. Daya beli masyarakat menurun drastis, terutama untuk kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan ikan. Kegiatan jual beli yang dulunya ramai kini berjalan pelan, menyisakan kekhawatiran tentang masa depan.
Menjawab Amanah, Menyusun Langkah Nyata
Diben menegaskan bahwa DPR Papua Tengah akan segera mengambil langkah serius. Komisi terkait akan mengundang Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta dinas teknis lainnya untuk bersama-sama menelusuri penyebab penurunan daya beli.
“Kami perlu pastikan apakah benar terjadi inflasi dan apa penyebab menurunnya daya beli. Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kami dipilih rakyat, dan jika rakyat mengalami kesulitan ekonomi, itu adalah keprihatinan kami,” tegasnya.
Anggaran Sudah Disahkan, Program Harus Bergerak Cepat
Diben juga mengingatkan bahwa APBD Tahun 2025 telah disahkan. Maka tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan program-program pembangunan yang bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ketegangan Sosial Memperburuk Keadaan Ekonomi
Tak hanya soal anggaran, ia juga menyoroti kondisi sosial dan keamanan yang turut memperburuk ekonomi masyarakat. Ketidakpastian di sejumlah wilayah, menurutnya, memperlemah stabilitas hidup warga yang sehari-harinya menggantungkan penghasilan dari aktivitas pasar.
“Jangan sampai DPR Papua Tengah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Kami harus bersikap tegas dan memastikan pemerintah provinsi bekerja sesuai amanat anggaran dan kebutuhan rakyat,” ujar Diben.
Sorotan dari Pemerintah Pusat, Sebuah Pengingat
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 26 Mei 2025, menyampaikan keprihatinan atas rendahnya realisasi belanja daerah Papua Tengah. Tito menyebut hingga bulan Mei, pendapatan daerah sudah mencapai 48 persen, sementara belanja baru 9 persen.
“Pendapatannya hampir 50%, luar biasa. Tapi belanjanya baru 9%. Artinya uangnya disimpan di bank, tidak menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Tito.
Uang Harus Bergerak, Agar Rakyat Tidak Diam di Tempat
Belanja publik, menurut Tito, bukan sekadar administrasi, tetapi denyut kehidupan rakyat. Ia menekankan pentingnya anggaran sebagai sarana mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menekan kemiskinan serta stunting.
Tito juga meminta agar Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, segera mengambil langkah nyata. Dengan pengalaman sebagai mantan bupati dan pendidikan luar negeri, Tito meyakini Gubernur memiliki kemampuan untuk mengelola anggaran secara lebih cepat dan tepat sasaran.
“Jangan hanya kumpulkan uang, tapi tidak dibelanjakan untuk rakyat. Kalau bulan Mei saja belanjanya baru 9%, bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa naik?” katanya.
Ia mengingatkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah dua indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah.
“Kalau inflasi terkendali dan ekonomi tumbuh, berarti daerah bergerak maju. Tapi kalau belanja publik stagnan, pembangunan mandek. Ini tanggung jawab kepala daerah,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan