NABIRE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire meningkatkan penanganan dugaan korupsi pengelolaan dana BLUD RSUD Nabire ke tahap penyidikan. Nilai dugaan kerugian negara ditaksir mencapai Rp10 miliar.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Nabire, Chrispo Simanjuntak bersama Kepala Seksi Intelijen, Pirly M. Momongan, S.H, mendatangi RSUD Nabire, Jumat (25/7/2025), untuk meminta dokumen pertanggungjawaban dana BLUD tahun anggaran 2024 sampai Mei 2025.
“Sudah ada surat perintah penyidikan. Kami temukan dugaan pelanggaran hukum yang bisa merugikan keuangan negara,” ujar Chrispo.
Belanja Fiktif, Pajak Tak Disetor, dan Jasa Medis Nakes Belum Dibayar
Chrispo menjelaskan, BPK menemukan sekitar Rp6 miliar belanja barang dan jasa tanpa bukti pertanggungjawaban yang sah. Selain itu, ada pemotongan pajak yang tidak disetor dan pencatatan ganda pada beberapa jenis pengeluaran.
Sementara itu, Inspektorat juga mencatat dugaan penyimpangan lain senilai Rp4 miliar dari pengeluaran di luar rencana bisnis anggaran (RBA) dan tanpa bukti penggunaan.
Tak hanya itu, kejaksaan juga mengungkap pendingan pembayaran jasa medis nakes dari BPJS Kesehatan sebesar Rp1,9 miliar. Dana tersebut sudah masuk ke rekening dan ditarik, namun belum dibayarkan ke tenaga kesehatan hingga hari ini.
Kejari Ancam Tindakan Paksa jika Pihak RSUD Tak Kooperatif
Chrispo menegaskan, karena sudah masuk tahap penyidikan, kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan jika dokumen tidak diberikan secara sukarela.
“Kami akan panggil semua pihak terkait. Kalau tidak kooperatif, kami bisa geledah dan sita,” tegasnya.
Kasi Intelijen Kejari Nabire, Pirly M. Momongan menambahkan, pihaknya tak segan menindak jika ada upaya menghambat proses hukum.
“Kalau ada yang sengaja menahan dokumen atau menghalangi penyidikan, itu bisa kami proses. Kami minta semua pihak kerja sama,” ujarnya.
