Wujudkan Tata Kelola Bersih, Polres Paniai Bersama Pemkab dan Kejari Nabire Gelar Sosialisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Perbesar

PANIAI, InfoNabire.com – Kepolisian Resor (Polres) Paniai menegaskan komitmen kuatnya untuk mengawal jalannya roda pemerintahan yang bersih melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

Langkah nyata ini diwujudkan melalui partisipasi aktif Polres Paniai dalam agenda Sosialisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kabupaten Paniai, Rabu (10/06/2026) pagi.

Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Paniai ini dihadiri langsung oleh Bupati Paniai Yampit Nawipa, A. Md. Tek., Kapolres Paniai AKBP Roycke Hendrik Fransico Betaubun, S.IP., S.I.K., M.Si., M.Tr.Opsla., Ketua DPRK Paniai Januarius Yumai, serta jajaran unsur pimpinan Kejaksaan Negeri Nabire, para Kepala OPD, Kepala Distrik, Kepala Puskesmas, dan Kepala Kampung se-Kabupaten Paniai.

Sinergitas Anti-Korupsi dan Penekanan Regulasi

Dalam sambutannya saat membuka acara, Bupati Paniai Yampit Nawipa menyampaikan bahwa mekanisme pengawasan keuangan daerah saat ini dipantau secara ketat dan berjenjang sesuai arahan Presiden.

Oleh karena itu, kehadiran Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Polres Paniai dan Kejaksaan Negeri Nabire sangat krusial untuk memberikan edukasi serta rambu-rambu hukum agar tata kelola anggaran di lingkungan Pemkab Paniai tidak keluar dari koridor regulasi yang berlaku.

Memasuki sesi pematerian, Kasat Reskrim Polres Paniai IPTU R. Putra Ramadhan, S.Tr.K., didampingi Kanit Tipikor AIPTU Hairil, S.H., memaparkan materi penting mengenai Sinergitas Anti Korupsi Polres Paniai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai.

Dalam paparan tersebut, Satuan Reskrim Polres Paniai membedah sejumlah poin strategis, meliputi:

• Urgensi pemberantasan dan latar belakang terjadinya tindak pidana korupsi.
• Landasan kerja sama antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
• Pemetaan sektor-sektor rawan korupsi di daerah.
• Langkah-langkah konkret kepatuhan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Polres Paniai berkomitmen penuh untuk melakukan pengawasan, pendampingan, serta monitoring secara berkala terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Pemda Paniai. Fokus kami adalah pencegahan (preventif) agar seluruh pemanfaatan anggaran tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan,” ujar Kapolres Paniai melalui Kasat Reskrim.

Kolaborasi Lintas Sektoral Bersama Kejaksaan

Selain dari kepolisian, edukasi hukum juga diperkuat oleh Tim Kejaksaan Negeri Nabire. Secara bergantian, para Kepala Seksi (Kasi) dari Kejari Nabire memberikan pembekalan dari berbagai sudut pandang hukum.

Kasi Datun memaparkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum Pemda, disusul Kasi Intelijen yang memperkenalkan program Jaksa Garda Desa demi mengawal akuntabilitas dana desa.

Sementara itu, Kasi Pidsus mengingatkan pentingnya kepatuhan anggaran agar tidak terjerat hukum pidana khusus, dan Kasi Pidum menekankan pentingnya ruang konsultasi dan diskusi bersama demi mencegah segala bentuk tindakan melawan hukum di wilayah hukum Paniai.

Seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi yang ditutup dengan lagu Tanah Papua ini berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif hingga berakhir pada pukul 11.55 WIT.

Melalui sinergi ini, Polres Paniai berharap dapat mendorong perubahan positif yang signifikan demi mendukung pembangunan Kabupaten Paniai yang berkelanjutan dan bersih dari korupsi.Sihumas Polres Paniai