NABIRE, InfoNabire.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire dari Partai Gerindra, Imanuel F. H. Rumbewas, S.T, mengapresiasi kerja cepat Pimpinan dan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam memperjuangkan aspirasi 17 putra-putri Orang Asli Papua (OAP) yang gugur dalam seleksi Sekolah Kedinasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
Apresiasi itu disampaikan setelah Komite Eksekutif bergerak cepat menindaklanjuti surat aspirasi dari 18 calon taruna/i Afirmasi OAP Poltekimipas 2026, yang hanya 1 orang dinyatakan lolos Psikotes dan 17 orang dinyatakan gugur di Depok.
“Saya atas nama DPRK Nabire dan atas nama orang tua 17 anak Papua, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Mereka tidak diam. Mereka kerja cepat. Mereka langsung turun tangan begitu aspirasi anak-anak kita sampai,” tegas Wakil Ketua I DPRK Nabire dari Partai Gerindra, Imanuel Fredrik Rumbewas, ST kepada infonabire.com, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, langkah cepat Komite Eksekutif tersebut membuktikan bahwa Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 121 Tahun 2022 benar-benar bekerja sesuai mandatnya, bukan sekadar lembaga seremonial.
KAWAL SAMPAI TAHAP AKHIR, JANGAN LEPAS 17 ANAK OAP DI TENGAH JALAN
Namun, Waket I DPRK Nabire, Imanuel F. H. Rumbewas menegaskan, perjuangan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ia meminta Komite Eksekutif untuk mengawal proses seleksi 17 putra-putri OAP tersebut hingga tahap akhir.
“Kami mohon, Komite Eksekutif jangan hanya sampai menerima aspirasi. Tolong kawal sampai akhir. Kawal sampai ada keputusan yang adil dari Kemenimipas dan PANRB. 17 anak ini sudah berkorban. Orang tuanya sudah jual tanah untuk berangkat ke Depok. Kalau dilepas begitu saja, ini akan jadi luka baru bagi Papua,” ujarnya.
Ia mengingatkan, sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 jo. UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, khususnya:
Pasal 60 ayat (1) – Dalam rangka pemberdayaan Orang Asli Papua, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib memberikan kesempatan dan/atau akses kepada Orang Asli Papua untuk memperoleh pekerjaan.
Pasal 62 ayat (2) – Setiap Orang Asli Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
Pasal 68A – Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus, dibentuk Badan Pengarah yang dikoordinasikan oleh Wakil Presiden dan dibantu oleh Komite Eksekutif.
“Artinya, Komite Eksekutif ini memang dibentuk untuk mengawal hal-hal seperti ini. Ini tugas negara yang diatur dalam Pasal 68A,” tegasnya.
DESAKAN TERBESAR: MINTA PRESIDEN TERBITKAN INPRES / PERPRES
Lebih jauh, Waket I DPRK Nabire dari Partai Gerindra ini menyampaikan harapan besar ke depan. Ia meminta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua untuk merekomendasikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia agar diterbitkan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus mengatur rekrutmen seleksi Sekolah Kedinasan di kementerian dan lembaga bagi putra-putri OAP.
“Selama ini tidak ada payung hukum yang jelas. Setiap tahun kita selalu ribut soal kuota Afirmasi. Setiap tahun anak-anak OAP selalu gugur di Psikotes, di Kesehatan, di Kesamaptaan, karena tidak ada aturan yang baku. Ini harus dihentikan,” katanya dengan nada tajam.
Menurutnya, Inpres / Perpres tersebut harus memuat 3 hal pokok:
1. Kuota Afirmasi OAP Wajib dan Tidak Boleh Dialihkan: Jika kuota Afirmasi OAP tidak terisi karena peserta gugur, kuota tersebut tidak boleh dialihkan ke Jalur Umum. Harus diisi melalui sistem perangkingan sesama OAP.
2. Standar Penilaian Afirmasi yang Berbeda: Penilaian peserta Afirmasi OAP harus bersaing sesama OAP, dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan akses yang berbeda di Papua, bukan disamakan mentah-mentah dengan peserta Jalur Umum dari Jawa.
3. Kewajiban Kementerian/Lembaga Membuka Formasi OAP: Semua Sekolah Kedinasan di bawah kementerian dan lembaga, mulai dari Poltekimipas, Poltekip, IPDN, STAN, STIS, STMKG, hingga Akademi Militer dan Kepolisian, wajib membuka Formasi Khusus OAP setiap tahun.
“Kalau hanya mengandalkan kebaikan hati panitia pusat setiap tahun, anak Papua akan selalu jadi korban. Harus ada Inpres atau Perpres dari Presiden. Itu baru kuat. Itu baru mengikat semua menteri,” tegasnya.
DORONG PEMDA SE-TANAH PAPUA ALOLASIKAN DANA OTSUS
Selain ke Presiden, Waket I DPRK Nabire juga mendorong Komite Eksekutif untuk menekan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua agar mengalokasikan Dana Otsus Bidang Pendidikan secara khusus untuk program persiapan Sekolah Kedinasan.
Ia merujuk pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU Otsus yang mewajibkan pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada OAP untuk memperoleh pendidikan bermutu, serta PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
“Dana Otsus itu triliunan. Tapi kalau anak-anak kita tidak disiapkan untuk tes Sekolah Kedinasan, Dana Otsus itu gagal. Saya minta Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, serta semua kabupaten di Tanah Papua, wajib anggarkan Bimbel, Pelatihan Psikotes, dan Biaya Keberangkatan untuk anak-anak OAP lewat Dana Otsus,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan kepada 17 anak OAP:
“Anak-anak, kalian tidak sendiri. DPRK Nabire ada di belakang kalian. Komite Eksekutif Otsus ada di belakang kalian. Partai Gerindra ada di belakang kalian. Kami akan kawal sampai Presiden mendengar suara kalian,” tutupnya.
Tidak ada Respon