NABIRE – Anggota DPR Papua Tengah Komisi IV dari Fraksi NasDem, Ir. Louis Paerong, ST., MH, IPU, menyindir pemerintah yang telah menggelontorkan anggaran besar untuk sektor pendidikan dan kesehatan, namun pelayanan terhadap masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dinilainya masih belum maksimal.
“Dengan APBD Rp3,8 triliun, 20 persen untuk pendidikan berarti Rp760 miliar. Kesehatan minimal 10 hingga 15 persen, artinya ada ratusan miliar juga. Jadi pemerintah tidak punya alasan untuk tidak melayani OAP di rumah sakit atau menolak mereka di sekolah,” tegas Louis saat ditemui Kamis (17/7/2025) siang.
Louis Tegaskan Tak Ada Alasan Rumah Sakit dan Sekolah Tolak OAP
Louis menyayangkan masih adanya kasus pasien OAP yang harus dirujuk ke luar daerah akibat rumah sakit setempat tidak memiliki peralatan medis dan tenaga kesehatan yang memadai.
“Kalau alat seperti CT scan atau X-ray harganya Rp1 sampai 3 miliar, sementara anggaran kesehatan kita ratusan miliar, kenapa alat itu tidak dibeli? Ini bukan soal kemampuan, tapi soal prioritas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sebuah rumah sakit ideal harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu: tenaga medis yang kompeten, bangunan yang memadai, serta fasilitas kesehatan yang cukup dan sesuai.
“Kalau kita mau evaluasi rumah sakit, cukup lihat tiga hal itu saja. Tenaganya tersedia atau tidak? Kompetensinya seperti apa? Bangunannya layak atau tidak? Termasuk fasilitas penunjang dan alat medis yang harus siap digunakan,” jelasnya.
Louis juga menyoroti pentingnya memperhatikan waktu kritis atau golden time dalam penanganan pasien gawat darurat.
“Menolong pasien tidak bisa ditunda. Waktu emas itu menentukan hidup mati. Jadi rumah sakit harus siap kapan saja,” katanya.
Anggaran Kesehatan Capai 10–15 Persen APBD, Pendidikan 20 Persen
Tak hanya sektor kesehatan, Louis juga menilai sektor pendidikan membutuhkan perhatian serupa. Ia menyebutkan bahwa anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBD seharusnya mampu menjamin akses pendidikan yang layak bagi OAP.
“Kalau anak-anak Papua mau sekolah, jangan ada alasan ditolak. Pendidikan itu hak mereka, dan anggarannya sudah ada. Pemerintah harus hadir lewat subsidi atau kebijakan afirmatif untuk menghadirkan tenaga pendidik yang kompeten di daerah,” ungkapnya.
Ia juga mendorong pemerintah memberikan subsidi khusus bagi tenaga dokter ahli dan guru-guru profesional agar bersedia mengabdi di Papua, khususnya daerah pelosok.
“Kalau anggaran sudah besar, tinggal kemauan untuk distribusi yang adil dan kebijakan yang berpihak. Bangun Papua itu bukan hanya fisiknya, tapi juga manusianya,” tutup Louis.
Tinggalkan Balasan