NABIRE | INFONABIRE.COM – Wakil rakyat dari Kelompok VI Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire turun langsung menemui warga di Kelurahan Kalibobo pada Sabtu (11/10/2025). Dalam kegiatan reses tersebut, mereka mendengarkan secara langsung keluhan dan masukan masyarakat dari dua wilayah, yakni RT 13 dan RT 17, terkait berbagai persoalan yang masih dihadapi di lingkungan setempat.
Kegiatan ini dipimpin oleh H. Irsul Jamaluddin selaku Ketua Kelompok VI DPRK Nabire, dengan tujuan utama menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung di lapangan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRK Nabire Tan Kim Hoa Nanci Karolin Worabay, S.Sos., M.I.P., Wakil Ketua III DPRK Nabire Hengki Wakei, serta anggota Edmondus Madai dan Sefnat Maniawasi. Kedatangan para anggota dewan itu mendapat sambutan hangat dari warga yang hadir mewakili berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
Suasana hearing berlangsung terbuka dan penuh partisipasi, di mana warga secara bergantian menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dalam dialog itu, masyarakat menyoroti beberapa isu penting, mulai dari distribusi minyak tanah yang tidak merata, kondisi jalan lingkungan yang rusak, minimnya penerangan jalan umum, hingga masalah keamanan wilayah. Selain itu, warga juga menyoroti keterbatasan lahan pemakaman umum yang dinilai sudah penuh dan memerlukan perhatian pemerintah.
Ketua RT 13 Kalibobo, Yance Kendi, menyampaikan agar pemerintah segera membangun pos keamanan permanen guna menciptakan rasa aman dan meningkatkan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, kelompok pemuda meminta perhatian terhadap penyediaan sarana olahraga, agar generasi muda memiliki wadah positif untuk beraktivitas. Kelompok ibu-ibu mengusulkan bantuan kontainer jualan pinang sebagai dukungan ekonomi rumah tangga, serta bantuan speedboat bagi nelayan lokal untuk menunjang aktivitas melaut.
Menanggapi berbagai usulan warga, H. Irsul Jamaluddin menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti melalui pembahasan internal di rapat komisi DPRK Nabire.
“Kami akan memanggil pihak Pertamina untuk melakukan dengar pendapat bersama DPRK terkait persoalan minyak tanah ini. Kami ingin memastikan pasokan minyak tanah bagi masyarakat Kalibobo benar-benar cukup dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRK Nabire akan membentuk tim pemantau distribusi minyak tanah yang melibatkan ketua RT dan warga setempat. Tim ini bertugas memastikan proses distribusi berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran, sekaligus menjadi sarana kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Lurah Kalibobo, Robert Kapissa, mengapresiasi kehadiran para anggota DPRK Nabire. Menurutnya, kegiatan hearing semacam ini sangat penting sebagai ruang komunikasi dua arah antara pemerintah, wakil rakyat, dan warga.
“Kami berterima kasih kepada DPRK Nabire, khususnya Kelompok VI, yang sudah datang langsung dan mendengarkan aspirasi warga. Kami berharap hasil dari kegiatan ini benar-benar bisa ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat Kalibobo,” ungkapnya.
Kegiatan hearing tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Kalibobo untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung kepada wakil rakyat. Antusiasme warga menunjukkan besarnya kepercayaan kepada DPRK Nabire untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat.
Melalui kegiatan ini, DPRK Nabire menegaskan komitmennya untuk tetap hadir di tengah masyarakat, menjadi penyambung aspirasi rakyat, serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Nabire demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua warga.
Tinggalkan Balasan