Papua Tengah Raih UHC Award 2026 Kategori Utama, Masuk 6 Provinsi Terbaik Nasional
JAKARTA, infoNabire.com – Provinsi Papua Tengah meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Utama. Penghargaan bergengsi ini diterima Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah dr. Agus, pada acara nasional yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1) sore.
Sejak resmi berdiri pada 2023, Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa, SH menjadikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fondasi utama perlindungan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut mengantarkan Papua Tengah masuk enam besar provinsi terbaik secara nasional dalam UHC Award 2026.
Keberhasilan ini ditopang tiga strategi utama. Pertama, inovasi anggaran dengan mengunci minimal 18 persen anggaran PBPU Pemda serta mengalokasikan 37,5 persen dana Cukai Rokok untuk memperkuat Jamkesda. Kedua, penjaminan berlapis, di mana provinsi hadir sebagai safety net ketika kuota Jamkesda kabupaten penuh. Ketiga, kemudahan akses layanan, masyarakat cukup membawa KTP atau KK untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa khawatir biaya.
Capaian Papua Tengah semakin lengkap karena lima dari delapan kabupaten berhasil meraih Kategori Utama, yakni Paniai, Nabire, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya.
Sementara Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya terus didorong agar segera menyusul.
Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley bilang, keberhasilan ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjamin kesehatan seluruh masyarakat.
“JKN adalah semangat gotong royong. Yang sehat menopang yang sakit. Meski sebagai provinsi baru, Papua Tengah mampu melompat menuju standar kesehatan tertinggi,” bilang Deinas.
Penghargaan ini sejalan dengan visi “Papua Tengah Sehat, Papua Tengah Terang”, dengan fokus pada pemerataan layanan kesehatan, penguatan fasilitas dasar dan rujukan, serta peningkatan kualitas tenaga medis. Program prioritas yang dijalankan antara lain Koharu Sehat, layanan kesehatan gratis berbasis KK/KTP, serta digitalisasi data kesehatan untuk memastikan perlindungan JKN tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Papua Tengah, dr. Agus, menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah akhir.
“Pencapaian ini bukan garis finish. Ke depan, kami akan memperkuat sinergi lintas sektor bersama Dinas Sosial, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan,” ujar dr. Agus.
Ia menambahkan, penguatan kolaborasi tersebut bertujuan memastikan akurasi data NIK, sehingga perlindungan JKN benar-benar dirasakan secara paripurna oleh setiap jiwa di Papua Tengah.
