NABIRE – Komitmen Pemerintah Kabupaten Nabire dalam mendukung dan menyukseskan program prioritas nasional kembali ditegaskan. Wakil Ketua I DPRK Nabire, Imanuel F H Rumbewas, ST, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (02/02/2026).
Kehadiran Imanuel F H Rumbewas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nabire menunjukkan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional secara terpadu. Rakornas 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Rakornas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo Subianto ke dalam program nyata di tingkat lokal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan, Rakornas 2026 diikuti oleh 4.487 peserta dari seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya, Presiden menginstruksikan agar seluruh unsur pimpinan daerah hadir secara lengkap, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, wakil kepala daerah, Kapolres, Dandim, Kajari, pimpinan DPRD, hingga jajaran Forkopimda.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak adanya kesenjangan koordinasi dalam pelaksanaan program strategis nasional, mulai dari penguatan ekonomi, ketahanan pangan, hingga penegakan hukum.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memahami sejarah bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, namun kerap menghadapi tantangan geopolitik. Oleh karena itu, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.
Pada Rakornas tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan delapan instruksi strategis kepada seluruh pemerintah daerah, yakni:
- Pertumbuhan ekonomi 8 persen, melalui penyelarasan kebijakan investasi daerah dengan target nasional.
- Kedaulatan pangan, dengan optimalisasi lahan produktif dan kelancaran distribusi logistik.
- Kedaulatan energi, melalui pengembangan energi terbarukan berbasis potensi lokal.
- Percepatan hilirisasi, dengan mendorong pengolahan komoditas unggulan di masing-masing daerah.
- Pemberantasan korupsi, melalui pengawasan ketat APBD dan pencegahan kebocoran anggaran.
- Efisiensi birokrasi, dengan penyederhanaan perizinan investasi di tingkat daerah.
- Penguatan sinergi pusat dan daerah, guna menghapus ego sektoral antarinstansi.
- Peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan periode krusial bagi Indonesia. Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih bersama pemerintah daerah diminta bekerja tanpa lelah untuk merealisasikan seluruh instruksi tersebut.
Sebagai bentuk pengawasan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan bertindak sebagai pengawas utama dalam memantau implementasi kebijakan di lapangan. Daerah yang menunjukkan progres signifikan dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen akan mendapat apresiasi, sementara daerah yang dinilai menghambat investasi akan dievaluasi secara ketat.
Kehadiran Wakil Ketua I DPRK Nabire dalam Rakornas ini menegaskan posisi Nabire sebagai daerah yang siap berkolaborasi dan bergerak sejalan dengan kebijakan nasional demi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Tidak ada Respon