NABIRE – DPRK Kabupaten Nabire menggelar Rapat Paripurna untuk membahas dua agenda penting, yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sidang yang berlangsung di gedung DPRK pada Kamis (14/8/2025) ini dipimpin langsung pimpinan dewan dan menghasilkan sejumlah catatan strategis bagi eksekutif maupun legislatif.
Dalam laporan tim perumus, dewan menyoroti pentingnya penyusunan laporan keuangan daerah secara tepat waktu. Hal ini dinilai krusial agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa melakukan audit lebih awal sehingga kegiatan pembangunan berikutnya dapat berjalan maksimal.
Capaian APBD 2024
Pertanggungjawaban APBD 2024 mencatat:
Pendapatan: Rp1,804 triliun
Belanja: Rp1,752 triliun
Surplus: Rp51,8 miliar
SILPA: Rp157,96 miliar
Tim perumus menegaskan bahwa penyampaian Raperda pertanggungjawaban di tahun berikutnya sebaiknya lebih cepat, agar DPRK memiliki cukup waktu untuk melakukan pembahasan dan analisis mendalam.
Perubahan APBD 2025
Dalam APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah naik menjadi Rp1,893 triliun dari Rp1,849 triliun. Belanja juga ikut meningkat hingga Rp2,010 triliun, sehingga tercatat defisit Rp138,79 miliar. Defisit ini ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama.
Prioritas pada Pelayanan Publik
Dewan menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam pembahasan KUA/PPAS serta APBD Perubahan setiap tahun. Selain itu, kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan dan keamanan harus ditingkatkan, sejalan dengan visi pembangunan daerah: “Nabire Aman, Mandiri, dan Sejahtera.”
Rekomendasi Dewan
Paripurna DPRK merekomendasikan agar laporan pertanggungjawaban APBD 2024 dijadikan bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki pengelolaan anggaran di tahun berikutnya. DPRK juga meminta pengawasan lebih ketat sehingga pelaksanaan APBD maupun APBD Perubahan benar-benar memberi manfaat bagi seluruh warga Nabire.
Dengan selesainya rapat ini, DPRK menegaskan harapan agar pengelolaan APBD ke depan semakin terbuka, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Tinggalkan Balasan