Minim Keterlibatan OAP, DPR RI Desak RRI Lebih Edukatif

NABIRE – Anggota Komisi VII DPR RI, Arjuna Sakir, menilai kehadiran Orang Asli Papua (OAP) di RRI Nabire masih sangat minim. Hal ini ia sampaikan saat berkunjung ke kantor RRI didampingi Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby, Rabu, (18/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Arjuna mendorong agar Program 1 RRI lebih banyak menayangkan konten yang bersifat mendidik, bukan semata menghibur. Ia menyoroti porsi siaran hiburan yang masih tinggi dan meminta agar informasi soal pendidikan lebih banyak disampaikan.

“Pro 1 sebaiknya menyoroti persoalan nyata seperti anak-anak yang belum sekolah atau yang berhenti sekolah. Informasi seperti ini bisa jadi masukan penting bagi pemerintah,” kata Arjuna.

Wakil rakyat dari Papua Tengah itu juga menyampaikan harapannya agar RRI mampu menampilkan sisi lain Papua, yang sering kali tertutupi oleh isu keamanan. Ia menyebut, peran RRI sangat penting dalam menyampaikan pesan yang meneduhkan dan menggambarkan kemajuan daerah.

“Media publik seperti RRI bisa menunjukkan wajah Papua Tengah yang positif, bukan cuma konflik, tapi juga potensi dan perkembangan masyarakatnya,” ujar Arjuna.

Plt. Kepala RRI Nabire, I Wayan Santra, dalam keterangannya menyebut lembaganya kini memiliki 49 orang pegawai dengan beragam status. Namun, jumlah tersebut belum ideal untuk menjalankan seluruh program siaran di dua kanal utama.

Ia juga menyebut tantangan yang dihadapi cukup berat, mulai dari keterbatasan SDM, medan geografis yang sulit, hingga perubahan perilaku pendengar di era digital. Meski begitu, RRI tetap berkomitmen menyesuaikan diri agar tetap relevan.

Tenaga penyiar RRI yang dikenal sebagai Angkasawan dan Angkasawati terus menjalankan perannya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara netral dan membangun. Komisi VII DPR RI juga berkomitmen mendorong media publik seperti RRI agar hadir lebih kuat di daerah 3T, termasuk Papua Tengah.