Paul Finsen Mayor: Saya tidak sedang menyerang siapapun, hanya membela kebenaran
InfoNabire.com – Senator DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, baru-baru ini mengunggah sebuah foto berisi kutipan di akun TikTok miliknya, paulfinsenmayor_official, pada Sabtu (17/1/2026) malam.
Unggahan tersebut berisi kutipan, “Saya tidak sedang menyerang siapapun. Saya hanya sedang membela kebenaran. Jika kebenaran terasa seperti serangan bagi Anda, tanyakan pada diri sendiri: berapa lama Anda telah hidup dalam kebohongan?”
Sementara dalam deskripsi unggahan itu, Paul Finsen Mayor menuliskan pandangannya terkait pentingnya kejujuran dalam membela kepentingan Tanah Papua. Ia menyebut bahwa tidak sedikit pihak yang merasa terganggu ketika kebenaran disampaikan secara terbuka.
“Banyak yang merasa terganggu saat kita bicara jujur. Tapi bagi saya, lebih baik dibenci karena bicara benar daripada dicintai karena terus memelihara kebohongan yang merusak tanah kelahiran kita. Mari kita terus kawal kebenaran untuk Tanah Papua,” tulisnya.
Unggahan tersebut tidak menjelaskan secara rinci isu apa yang dimaksud. Namun, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Paul Finsen Mayor diketahui menyuarakan sikap tegas terhadap sejumlah kebijakan yang dinilainya tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Diberitakan sebelumnya, Paul Finsen Mayor secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menghentikan rencana penanaman kelapa sawit di Papua. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat Papua menolak wacana tersebut.
Pernyataan itu disampaikan saat Sidang Paripurna DPD RI ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Selain isu sawit, Paul Finsen Mayor juga mengkritik rencana pembentukan batalion ketahanan pangan di Papua. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Ia menilai bahwa yang paling dibutuhkan masyarakat Papua adalah peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, bukan pembangunan markas militer.
