NABIRE, infonabire.com – Sengketa lahan di wilayah Yaro, Distrik Nabire Barat, resmi diselesaikan melalui proses mediasi yang digelar Kamis siang (15/02/2025) di Aula Wicaksana Laghawa, Polres Nabire.
Mediasi yang dihadiri langsung oleh Pemerintah Daerah, pihak kepolisian, dan perwakilan DPRK Nabire ini menghasilkan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa.
Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa mediasi ini telah membuahkan hasil yang disepakati bersama.
“Kesepakatan mereka sudah kita capai dan bagi dalam empat wilayah. Persoalan tanah di Distrik Yaro kini dinyatakan selesai. Kami berharap masyarakat kembali ke aktivitas seperti biasa dan saling menerima,” ucap Bupati Mesak.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Nabire yang telah berperan aktif dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.
Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, S.I.K, menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil sinergi semua pihak yang hadir, termasuk pemerintah daerah dan warga.
“Kami berharap semua pihak menaati kesepakatan yang sudah dibuat. Jangan ada lagi konflik baru. Mari kita jaga kedamaian bersama,” tegasnya.
Berikut isi kesepakatan soal sengketa lahan di Yaro:
- Dari Kali Wanggar hingga Kali Yaro, dimiliki Jhon Kegou dan Enni Mekei.
- Jalan poros Bomopai–Ororodo sepanjang 2 KM bagian barat disebut sebagai tanah umum perkampungan.
- Dari ujung 2 KM batas tanah umum perkampungan sampai Bukit Kabur (Bagu Kebo) milik Silas Boma (Marga Boma).
- Dari Bukit Kabur (Bagu Kebo) sampai Kali Wami milik Alprida Mekei dan Demiana Mekey.
- Dari Muara Kali Kabur bagian gunung atau utara milik hal datuk/hak adat Marga Mekei (Tikihio), Mekei (Bukiha), Boma dan Mekei (Megauwi).
Penandatanganan kesepakatan ini disaksikan oleh Bupati Nabire Mesak Magai, Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari, Sekda Pieter Erari, Wakil Ketua III DPRK Hengki Wakei, dan Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, serta warga masyarakat Distrik Yaro yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Tidak ada Respon