Bupati Nabire Desak Penegakan Hukum atas Temuan BPK di RSUD Nabire
NABIRE – Bupati Nabire, Mesak Magai, menegaskan temuan BPK terkait dugaan penyimpangan dana di RSUD harus ditindaklanjuti secara hukum.
Hal itu ia sampaikan kepada wartawan usai kegiatan Car Free Day di Jalan Pepera, Nabire, Papua Tengah, Sabtu (14/6/2025), menyikapi persoalan keuangan rumah sakit yang kini jadi perhatian masyarakat.
“Saya sampaikan terima kasih kepada tenaga medis karena sudah melapor ke Kapolres dan Kejaksaan. Ini supaya jelas, jangan sampai dikira Bupati ikut bermain. Temuan BPK sudah jelas. Kalau tidak dikembalikan, harus diproses. Penegak hukum harus tegakkan,” ujar Mesak.
Baca juga: Perbaiki RSUD, Bupati Nabire Usul Evaluasi BLUD dan Dukungan Provinsi
BPK RI Perwakilan Papua Tengah sebelumnya menemukan aliran dana dari pihak ketiga langsung ke rekening RSUD tanpa laporan penggunaan. Kepala BPK, Subagyo, menyebut nilainya mencapai Rp3,5 miliar.
“Dana itu masuk langsung ke rekening rumah sakit, namun tak ada laporan resmi ke mana uang tersebut digunakan. Kami telah meminta bendahara mengembalikannya, dan yang bersangkutan menyatakan bersedia,” jelas Subagyo dikutip dari NabireNews.com Sabtu, (14/6) malam.
BPK juga mencatat kelebihan pembayaran honor dan tagihan listrik yang dibebankan ganda dari dana APBD dan dana layanan masyarakat.
Baca juga: Bupati Nabire Ajak Tenaga Kesehatan Jaga Integritas dan Budaya Kerja Pelayanan
“Ini pelanggaran prinsip akuntabilitas. Salah satu harus dikembalikan,” tegas Subagyo.
Bupati menambahkan, RSUD kini dibenahi dengan manajemen baru. Ia optimistis pelayanan dan pengelolaan dana akan lebih baik.
“Sekarang kita sudah mulai benahi dengan manajemen baru. Saya percaya dengan kepemimpinan direktur yang baru, pengelolaan keuangan akan lebih terbuka dan pelayanan kesehatan akan meningkat. Terima kasih kepada Gubernur Papua Tengah yang sudah berkomitmen membantu peningkatan mutu layanan rumah sakit, karena RSUD Nabire juga melayani kabupaten lain di sekitar,” kata Mesak.
