NABIRE – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, mendorong seluruh bupati di se-Papua Tengah berkomitmen penuh menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ajakan ini ia sampaikan saat rapat koordinasi (Rakor) Badan Gizi Nasional (BGN) di Aula Guest House Nabire, Senin (11/8/2025).
Geley menegaskan pihaknya telah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut. “Kami terus berkomiten dan mengajak seluruh Bupati untuk menjadikan penanganan gizi sebagai prioritas utama, kita akan optimalkan anggaran, serta melibatkan masyarakat lokal,” kata Geley.
Ia menilai masalah gizi masih menjadi tantangan besar di Papua Tengah. Karena itu, Rakor BGN menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menyatukan langkah, selaraskan dan memperkuat kolaborasi,” ucapnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Papua Tengah telah menunjuk pejabat eselon II untuk menangani program prioritas Presiden ini, membentuk Kelompok Kerja MBG yang diketuai Sekretaris Daerah, serta melakukan koordinasi dengan Kepala BGN Regional Papua Tengah guna mempercepat penambahan titik dapur sehat.
Geley memaparkan perkembangan MBG di kabupaten se-Papua Tengah. Di Mimika, mitra BGN sudah mencapai 98 persen namun Dinas Pendidikan belum menetapkan penerima manfaat. Kabupaten Nabire sudah memiliki SPPG, tetapi belum ada mitra yang lolos verifikasi dan validasi. Sementara Paniai, Intan Jaya, dan Dogiyai belum memiliki SPPG maupun mitra.
“Di Puncak sudah berjalan selama dua hari namun terhenti lantaran adanya penolakan dari pihak sekolah. Kalau di Deiyai sudah ada SPPG tapi belum ada mitra yang mengajukan permohonan,” jelasnya.
Wagub mengajak semua bupati agar serius menangani masalah gizi. “Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh Bupati se Papua Tengah agar berkomitmen penuh dan menjadi masalah gizi sebagai prioritas utama,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran, melibatkan masyarakat, dan mendorong inovasi lokal untuk solusi yang tepat dan berkelanjutan. “Sebab penanganan gizi ini tidak bisa diselesaikan oleh satu atau dua pihak, melainkan memerlukan peran aktif dari berbagai elemen,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pangan lokal menjadi pilihan utama dalam pelaksanaan MBG di Papua Tengah. Kunjungan kerjanya ke Nabire sekaligus memantau progres dan melaporkan pelaksanaan MBG di wilayah tersebut.
“Mohon bantuannya agar program ini bisa selesai dengan cepat dan kami menargetkan bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sudah bisa selesai di akhir Oktober, sehingga Desember awal para penerima manfaat bisa menerimanya,” kata Dadan.
Ia berharap pengelola SPPG di Papua Tengah berasal dari warga lokal agar program ini juga mendorong produktivitas daerah. “Karna kami ingin membuat menu yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kami ingin lewat program ini adanya peternak, petani, ataupun nelayan lokal bisa berkembang,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan