Pengusaha Asli Papua Desak PUPR Papua Tengah Beri Kepastian Paket Proyek dan Anggaran
NABIRE – Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua Tengah kembali mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Nabire, Rabu (29/7/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait kepastian paket pekerjaan bagi pengusaha asli Papua.
Aksi penyampaian pendapat berlangsung tertib dan damai. Sejumlah peserta membawa spanduk berisi tuntutan serta harapan agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan kepastian mengenai alokasi anggaran dan kesempatan kerja bagi pengusaha lokal.
Koordinator aksi yang juga mewakili Himpunan Pengusaha OAP, Agus Auparay, menyampaikan bahwa hingga saat ini para pengusaha Orang Asli Papua masih menantikan kejelasan mengenai keterlibatan mereka dalam proyek-proyek pemerintah.
“Kami tidak datang untuk mencari masalah. Kami hanya meminta kejelasan mengenai hak pengusaha Orang Asli Papua. Kami ingin kepastian terkait anggaran dan kesempatan kerja bagi pengusaha lokal,” ujar Agus.
Menurutnya, para pengusaha OAP berharap pemerintah dapat memberikan porsi yang lebih besar kepada kontraktor asli Papua dalam pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Selain itu, pihaknya meminta Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah menyampaikan secara terbuka besaran anggaran yang disediakan bagi pengusaha Orang Asli Papua.
“Apabila hari ini kepala dinas dapat menjelaskan berapa anggaran yang tersedia untuk pengusaha OAP, kami siap mengakhiri aksi. Yang kami butuhkan adalah kepastian,” katanya.
Melalui pernyataan sikap yang dituangkan dalam spanduk, Himpunan Pengusaha OAP Papua Tengah menyampaikan tiga poin tuntutan kepada pemerintah.
Poin pertama meminta pemerintah mengakui perusahaan yang telah terverifikasi sebagai badan usaha milik Orang Asli Papua berdasarkan data yang dimiliki Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah.
Selanjutnya, mereka meminta kesempatan bagi pengusaha OAP untuk memperoleh paket pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung yang bersumber dari APBD maupun Dana Otonomi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tuntutan ketiga adalah agar pemerintah mencegah penggunaan nama pengusaha putra daerah oleh pihak yang bukan berasal dari Orang Asli Papua Papua Tengah dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Agus menegaskan aksi penyampaian aspirasi akan terus dilakukan secara damai hingga terdapat penjelasan resmi dari Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah.
“Kami masih menunggu jawaban resmi. Jika belum ada penjelasan, kami akan tetap menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Para pengusaha berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif tanpa menghambat jalannya pembangunan di Papua Tengah.
Sampai berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua Papua Tengah. Redaksi akan memperbarui informasi setelah memperoleh keterangan resmi dari pihak terkait.
