Dampak Penertiban Hutan Disorot, Warga Makimi Sampaikan Aspirasi ke DPR-DPD RI

NABIRE, InfoNabire.com – Dampak penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjadi perhatian masyarakat di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Merespons kondisi tersebut, perwakilan masyarakat Makimi menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Kedatangan perwakilan masyarakat tersebut menjadi langkah untuk menyuarakan kondisi yang mereka hadapi setelah adanya penertiban kawasan hutan di wilayah Makimi. Masyarakat meminta agar kebijakan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi penertiban kawasan, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan serta kehidupan warga yang selama ini berada dan beraktivitas di wilayah tersebut.

Masyarakat menilai penertiban kawasan hutan berkaitan langsung dengan ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Karena itu, mereka berharap lembaga negara dapat melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memperhatikan hubungan masyarakat dengan tanah dan wilayah yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.

Melalui surat aspirasi yang disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI, masyarakat meminta adanya perhatian serta pengawasan terhadap pelaksanaan penertiban kawasan hutan di lapangan.

Mereka juga mendorong pemerintah dan kementerian maupun lembaga terkait memberikan kejelasan mengenai dasar, mekanisme, serta pelaksanaan kebijakan penertiban tersebut.

Selain itu, perwakilan masyarakat meminta dibukanya ruang audiensi agar warga terdampak dapat menjelaskan secara langsung kondisi yang mereka alami. Menurut mereka, dialog antara pemerintah dan masyarakat penting untuk mencari penyelesaian yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Masyarakat berharap DPR RI dan DPD RI dapat menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong adanya tindak lanjut terhadap persoalan yang terjadi di Distrik Makimi.

“Yang kami harapkan adalah suara masyarakat di Makimi didengar. Kebijakan apa pun yang dilakukan di wilayah kami jangan sampai mengabaikan masyarakat yang hidup dan menggantungkan kehidupannya di sana,” demikian aspirasi yang disampaikan perwakilan masyarakat.

Mereka juga mengingatkan bahwa masyarakat Papua masih menghadapi berbagai persoalan kesenjangan kesejahteraan dan pembangunan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat berharap kebijakan negara tidak justru mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi warga yang selama ini bergantung pada tanah dan wilayah tempat mereka hidup.

“Di tengah pengalaman panjang masyarakat Papua yang masih menghadapi kesenjangan kesejahteraan dan pembangunan, masyarakat berharap kehadiran kebijakan dan aparat negara (Satgas PKH) justru jangan mengusik kehidupan sosial-ekonomi mereka, terutama hubungan masyarakat dengan tanah dan wilayah yang menjadi sumber penghidupan.”

Perwakilan masyarakat menegaskan, penyampaian aspirasi ke DPR RI dan DPD RI merupakan upaya menempuh jalur resmi dan konstitusional untuk mencari penyelesaian atas persoalan yang terjadi.

Mereka kini menantikan respons dan tindak lanjut dari kedua lembaga tersebut, termasuk kemungkinan dilakukannya audiensi bersama masyarakat terdampak serta peninjauan terhadap pelaksanaan penertiban kawasan hutan di Distrik Makimi.