NABIRE – DPRK Nabire menggelar rapat bersama Badan Kerjasama Antar Gereja (BKSAG) pada Rabu (9/7/2025) pukul 10.00 WIT, untuk membahas penolakan terhadap peredaran dan penjualan minuman keras (miras) di wilayah Nabire.
Rapat yang berlangsung di ruang Bamus DPRK ini menghadirkan Ketua DPRK T.K.H.N.K. Worabay, S.Sos., M.I.P., Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, serta sejumlah anggota dewan. Para pendeta dari berbagai gereja yang tergabung dalam BKSAG juga turut mengikuti pertemuan tersebut.
Ketua DPRK menyatakan bahwa pihaknya telah mendengarkan dan menerima aspirasi dari BKSAG, dan langsung menindaklanjutinya dengan membuka komunikasi dengan Bupati Nabire.
“Kami menerima aspirasi ini dan sudah arahkan agar BKSAG segera mengatur audiensi dengan Bupati. Setelah itu, kami akan duduk bersama lagi untuk melihat perkembangan lebih lanjut,” ujar Worabay.
Worabay mengungkapkan bahwa miras telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan tragedi, terutama di kalangan generasi muda. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen masyarakat dalam menangani persoalan ini.
“Kita tidak ingin Nabire hancur. Kami butuh dukungan dari semua pihak, baik tokoh agama, tokoh perempuan, LSM, maupun masyarakat umum. Semua harus ambil bagian,” tegasnya.
Ketua Umum BKSAG Kabupaten Nabire, Pendeta Pilatus Waromi, turut menyuarakan keprihatinan. Ia mengatakan bahwa maraknya peredaran miras berdampak langsung pada umat yang dilayani gereja setiap hari.
“Ini tanggung jawab moral kami sebagai hamba Tuhan. Umat yang kami layani menjadi korban. Ada pembegalan, kekerasan, hingga kematian yang kami lihat setiap hari. Kami tidak bisa diam,” kata Waromi.
Waromi menegaskan bahwa BKSAG telah bersepakat untuk membawa aspirasi ini kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Nabire. Ia berharap akan ada kebijakan tegas untuk menghentikan peredaran miras di Nabire.
“Kalau ini dicabut, kami tenang melayani umat, dan pemerintah pun tenang mengelola daerah,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan