Herman Sayori: MBG Bukan Hanya Soal Gizi, Tapi Gerakkan Ekonomi Masyarakat

NABIRE, InfoNabire.com – Ketua Dewan Adat Papua Tengah Wilayah Nabire, Herman Sayori, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Herman menyampaikan pandangan tersebut saat ditemui di Pantai Manase, Nabire, Senin (14/9/2026) sekitar pukul 15.30 WIT.

Menurut Herman, MBG menciptakan rantai ekonomi yang dapat melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Mulai dari petani, nelayan, peternak hingga pelaku usaha yang memasok kebutuhan dapur MBG.

“Di dalam MBG itu ada nilai ekonomi, ada nilai kesehatan. Itu yang nanti akan mempermudah perputaran ekonomi untuk masyarakat,” kata Herman.

Ia menjelaskan, bahan makanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG dapat berasal dari produksi masyarakat setempat. Misalnya, ikan dari nelayan, telur dari peternak serta sayuran dan bahan pangan lainnya dari hasil kebun masyarakat.

“Kalau ikan yang mereka masak itu ikan dari nelayan, telur dari peternak, maka di dalam sini ada satu rantai kehidupan,” ujarnya.

Herman menilai rantai pasok tersebut dapat membuka peluang pendapatan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan formal. Hasil kebun, tangkapan ikan maupun produksi peternakan dapat menjadi bagian dari kebutuhan program MBG.

Di sisi lain, MBG juga dinilai dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak dapat dipenuhi melalui program pemerintah tersebut.

Terkait pelaksanaan aksi unjuk rasa pada 15 September 2026, Herman juga mengajak seluruh masyarakat dan peserta aksi untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, namun harus dilakukan secara aman, damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Ia mengimbau peserta aksi agar tetap menjaga situasi kondusif, mengikuti ketentuan yang berlaku serta menghindari tindakan provokasi, kekerasan, perusakan fasilitas umum maupun tindakan lain yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.

“Mari kita jaga keamanan bersama. Aspirasi boleh disampaikan, tetapi jangan sampai mengganggu ketertiban dan merugikan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Karena itu, Herman mengajak masyarakat melihat pelaksanaan MBG secara bijak dan positif. Namun, ia menegaskan pengawasan tetap diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan.

“Kalau satu lumbung ada tikus, bukan lumbungnya yang dibakar, tetapi dibenahi bagaimana supaya tikus tidak masuk merusak isi lumbung,” tegasnya.

Herman mengatakan setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG harus ditangani berdasarkan fakta. Termasuk apabila ditemukan dugaan keracunan makanan, pemeriksaan menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui penyebabnya.

“Biarkan pihak yang berwenang memeriksa dan membuktikan apakah betul racun atau apakah ada penyebab lain, termasuk kalau ada unsur kesengajaan,” katanya.

Menurut Herman, seluruh pihak yang terlibat dalam MBG harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin. Hal itu penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan gizi.

Ia juga menekankan pentingnya seluruh pihak menjaga komunikasi dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama informasi yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia berharap MBG dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat pemenuhan gizi tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung pertumbuhan anak dalam jangka panjang.

Herman menilai pemenuhan gizi secara berkelanjutan dapat membantu membentuk generasi Papua dan Indonesia yang sehat dan cerdas. Program tersebut juga diharapkan turut mendukung pembentukan karakter anak-anak di masa depan.

Karena itu, ia mengajak pemerintah, masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat untuk bersama-sama menjaga pelaksanaan MBG. Rantai pasok dari masyarakat hingga dapur MBG juga diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Herman kembali mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Tengah untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap kegiatan masyarakat, termasuk aksi penyampaian pendapat pada 15 September 2026, sehingga aspirasi dapat disampaikan secara damai tanpa mengganggu aktivitas dan keamanan masyarakat. (*)