NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan tahun 2024 merupakan bagian penting dari siklus akuntabilitas daerah.
“Ini bukan sekedar laporan teknis, tetapi bentuk nyata komitmen kita semua dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Nawipa dalam Rapat Paripurna DPR Papua Tengah Penyerahan LHP BPK RI, Rabu (18/6/2025).
Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, khususnya perwakilan Papua Tengah, atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami menyadari pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menjadi bahan koreksi perbaikan menyeluruh dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Kami menyambut baik setiap rekomendasi pencatatan dari BPK, karena akan menjadi dasar memperbaiki kelemahan dan menutup potensi risiko keuangan,” jelasnya.
Gubernur Nawipa menyatakan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah siap menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
“Laporan ini tidak hanya menyajikan hasil atas laporan keuangan provinsi, tetapi juga ikhtisar hasil pemeriksaan kabupaten dan provinsi sepanjang 2024. Ini menjadi masukan penting bagi kami untuk memperkuat pengawasan dan sinergi antar tingkat pemerintahan,” lanjutnya.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan menjadikan laporan ini sebagai cermin evaluasi dan pembenahan. Nawipa juga mengapresiasi dukungan legislatif dalam proses pengawasan.
“Kolaborasi antara pemerintah dan DPR adalah kunci dalam mengelola keuangan yang berpihak kepada rakyat. Tentu masih banyak yang perlu kita benahi, tetapi dengan komitmen bersama, saya percaya Papua Tengah bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun pemerintahan yang bersih,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan