NABIRE – Dalam agenda resesnya di Nabire, Papua Tengah, Anggota Komisi VII DPR RI Arjuna Sakir menggelar diskusi terbuka bersama masyarakat di Aula LPP RRI Nabire pada Rabu (18/6/2025). Pertemuan ini menjadi ruang warga menyampaikan berbagai persoalan menyangkut dampak lingkungan, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Arjuna yang mewakili Daerah Pemilihan Papua Tengah di Senayan, tak hanya menjelaskan peran Komisi VII yang membidangi energi, riset, industri, dan UMKM, tetapi juga sabar menjawab satu per satu masukan warga.
Kegiatan reses ini turut dimanfaatkan untuk menguatkan pemahaman publik tentang empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai fondasi kehidupan berbangsa.
Limbah Tambang Jadi Sorotan
Dalam sesi dialog, salah satu warga menyuarakan keresahannya terkait aktivitas tambang di wilayah Nabire. Ia menilai belum ada transparansi soal RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) serta mempertanyakan kepastian dana reklamasi. Dampaknya, kata dia, terlihat dari kualitas air bersih yang menurun dan meningkatnya kasus penyakit seperti malaria.
“Kita harus memikirkan efek lingkungan saat pemaparan RKAB. Kehidupan manusia bergantung pada lingkungan, terutama air bersih,” ujar warga itu.
Arjuna menanggapi dengan menjelaskan bahwa regulasi pertambangan kini lebih ketat sejak revisi Undang-Undang Minerba. Ia menegaskan, perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas limbahnya berpotensi kehilangan izin operasional.
“Izin usaha sekarang diperketat. Bila limbah yang dihasilkan tergolong berbahaya, maka izin dapat dicabut. Contohnya, empat perusahaan di Papua Barat Daya yang merusak ekosistem laut di Raja Ampat sudah dicabut izinnya,” tegas Arjuna.
Ia juga menyinggung masalah tailing dari PT Freeport di Mimika yang merusak ekosistem sungai dan berdampak ke nelayan. Meski begitu, ia mengakui proses pengawasan terhadap perusahaan modal asing seperti Freeport lebih kompleks.
Masyarakat Pertanyakan Arah Pembangunan Sosial
Elias Sasan, warga Siriwini, turut menyuarakan keprihatinannya terhadap belum meratanya pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Nabire. Menurutnya, masyarakat masih menunggu kebijakan nyata dari pemerintah.
Menjawab itu, Arjuna mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi bersama kementerian terkait tengah menyiapkan sekolah bertaraf internasional di Papua Tengah. Namun, ia juga menjelaskan bahwa pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan kerap menjadi tantangan dalam implementasi program.
“Pendidikan menengah adalah tanggung jawab provinsi, sedangkan pendidikan dasar di kabupaten. Untuk pendidikan tinggi, provinsi hanya bisa membantu melalui program beasiswa, termasuk dari dana Otsus,” ujar Arjuna.
Beasiswa S2 Jadi Keluhan
Seorang warga lainnya, Maria Margarita Tin, mempertanyakan belum adanya bantuan pendidikan untuk jenjang S2, meski ia sudah mengajukan permohonan kepada dinas terkait. Ia berharap ada perhatian khusus agar anak-anak Papua Tengah dapat mengakses pendidikan tinggi secara adil.
Arjuna lalu menjelaskan bahwa ada jalur beasiswa LPDP dan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, pemerintah provinsi juga memiliki program bantuan pendidikan dengan mekanisme seleksi ketat.
“Tanggung jawab gubernur hanya sampai pendidikan SMA. Untuk kuliah, ada LPDP dan dana Otsus yang diprioritaskan bagi OAP,” jawab Arjuna.
Komitmen Aspirasi Ditindaklanjuti ke DPR
Menutup pertemuan, Arjuna menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima akan ia bawa ke rapat-rapat lintas komisi di DPR RI, termasuk ke pihak kementerian terkait. Ia menyebut bahwa sebagai anggota legislatif, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam jalur politik.
“Kami tidak bisa jawab semua secara teknis karena bukan bidang langsung kami. Tapi semua aspirasi ini akan kami bawa dalam rapat dan perjuangkan dalam jalur politik di parlemen,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan